Ilustrasi, sumber foto: AP
POKER AKU - Ketua dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN berencana mengunjungi Myanmar pekan ini. Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu, mereka akan bertemu dengan pimpinan junta serta pemangku kepentingan lainnya.
Dilansir dari The Straits Times, delegasi ASEAN yang akan terbang ke Burma adalah Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam, Dato Erywan Pehin Yusof, dan Sekjen ASEAN, Lim Jock Hoi. Brunei saat ini diamanahkan sebagai ketua organisasi yang menyatukan negara-negara Asia Tenggara.
Sumber itu juga memperingatkan bahwa perjalanan itu bisa tertunda karena hambatan logistik dan diplomatik pada menit-menit terakhir.
ASEAN belum menunjuk utusan khusus
Tidak jelas apakah pasangan itu berencana untuk bertemu dengan oposisi junta, kelompok sipil yang memenangkan pemilu 2020, karena beberapa dari mereka telah ditetapkan sebagai tahanan politik, seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Untuk yang lain menyembunyikan diri untuk menghindari junta.
Kunjungan tersebut direncanakan selama lebih dari lima minggu, sejak para pemimpin Asia Tenggara mengadakan Pertemuan Pemimpin ASEAN di Indonesia pada April 2021. Pertemuan tersebut menghasilkan lima poin konsensus, di antaranya meminta junta untuk segera mengakhiri kekerasan, mendorong dialog, membebaskan tahanan politik, membuka akses bantuan dan penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Namun, hingga saat ini, utusan khusus tersebut belum ditunjuk di tengah perpecahan di ASEAN mengenai orang terbaik untuk tugas tersebut. Terjadi ketidaksepakatan antara Brunei dan Kamboja, sebagai Ketua ASEAN berikutnya, mengenai tugas dan wewenang utusan khusus tersebut.
"ASEAN sedang berdarah-darah. Ada banyak serangan diplomatik intra-ASEAN. Ada ketidakbahagiaan di sekitar," kata salah satu sumber.
Perdebatan juga terjadi antara Indonesia dan Thailand
Selain Brunei dan Kamboja, Indonesia dan Thailand juga berselisih soal jumlah utusan khusus. Menurut sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Jakarta mengusulkan agar satu utusan khusus diangkat, sedangkan Bangkok menyarankan agar utusan khusus itu didampingi beberapa orang.
Kementerian luar negeri Indonesia dan Thailand menolak berkomentar tentang masalah ini. Dua sumber anonim lainnya mengatakan kompromi yang didukung oleh sebagian besar negara ASEAN adalah memilih tiga utusan, kemungkinan terdiri dari perwakilan dari Indonesia, Thailand dan Brunei.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu di China minggu depan untuk KTT tahunan Tiongkok-ASEAN. Jika ketidaksepakatan masih belum terselesaikan, kata sumber itu, penunjukan utusan khusus diharapkan dapat diselesaikan di sela-sela KTT.
Mempertanyakan komitmen Myanmar terhadap lima poin konsensus
Di tingkat multilateral, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal menjatuhkan sanksi kepada Myanmar karena hak veto selalu digunakan oleh Tiongkok atau Rusia. Di Sidang Majelis Umum PBB (UN SMU), ASEAN menolak resolusi embargo senjata terhadap Myanmar.
Di tingkat regional, Myanmar tidak memiliki komitmen untuk mewujudkan konsensus lima poin yang disepakati oleh Jenderal Min Aung Hlaing selaku delegasi negara tersebut. Alih-alih menghentikan kekerasan, Tatmadaw sekarang mempromosikan operasi militernya di daerah perbatasan untuk menghancurkan etnis minoritas bersenjata yang menentang kudeta.
Junta menekankan bahwa mereka akan mewujudkan konsensus lima poin ketika situasi di Myanmar kondusif, sebuah pernyataan yang berfungsi sebagai dalih untuk tindakan represif. Asosiasi pemantau lokal melaporkan bahwa lebih dari 800 warga sipil tewas akibat bentrokan dengan pihak berwenang sejak kudeta pada 1 Februari 2021.
"Semua ini (tujuan konsensus lima poin) hanya berhasil jika ada dukungan penuh dari junta," kata seorang diplomat.
Comments
Post a Comment